YLKI Desak Pemerintah Subsidi KRL Ekonomi
Tarif KRL Ekonomi hanya Rp 2.000 dianggap tak memadai, YLKI desak Pemerintah menyediakan subsidi bagi transportasi publik KRL Ekonomi.
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai sudah sepantasnya bagi pemerintah menyediakan subsidi bagi transportasi untuk KRL Ekonomi.
"Sepenuhnya tanggung jawab pemerintah. Sebab, dengan jarak tempuh yang jauh, misalnya dari Bogor ke Kota, biaya Rp 2.000 amat tak masuk akal," katanya, Senin (1/4/2013).
Hal ini menyusul rencana PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang akan menarik KRL Ekonomi dari jalur operasi lantaran suku cadang yang mahal dan tidak memenuhi standar pelayanan.
"Tarif yang diberlakukan sekarang Rp 2.000 untuk para penumpang sudah tak memadai.
Harga 50 persen lebih tinggi itu, lanjut dia, juga untuk kebaikan para penumpang. KRL Ekonomi jangan dihapuskan, tetapi KAI sebagai BUMN juga mendapatkan pemasukan.
Diharapkan berimbas pada pelayanan. Tulus yakin para penumpang ekonomi mampu bila harga dinaikkan di kisaran itu. (ndr/rvk)
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai sudah sepantasnya bagi pemerintah menyediakan subsidi bagi transportasi untuk KRL Ekonomi.
"Sepenuhnya tanggung jawab pemerintah. Sebab, dengan jarak tempuh yang jauh, misalnya dari Bogor ke Kota, biaya Rp 2.000 amat tak masuk akal," katanya, Senin (1/4/2013).
Hal ini menyusul rencana PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang akan menarik KRL Ekonomi dari jalur operasi lantaran suku cadang yang mahal dan tidak memenuhi standar pelayanan.
"Tarif yang diberlakukan sekarang Rp 2.000 untuk para penumpang sudah tak memadai.
Harga 50 persen lebih tinggi itu, lanjut dia, juga untuk kebaikan para penumpang. KRL Ekonomi jangan dihapuskan, tetapi KAI sebagai BUMN juga mendapatkan pemasukan.
Diharapkan berimbas pada pelayanan. Tulus yakin para penumpang ekonomi mampu bila harga dinaikkan di kisaran itu. (ndr/rvk)

Tidak ada komentar