Bimtek Bumdes BPMPD

CIBINONG - Prospek Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai lokomotif ekonomi pedesaan.

Pedesaan masih menghadapi permasalahan dalam upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan keluarga. Diantaranya permasalahan akses ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sosial masih rendah.

Termasuk persoalan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa masih rendah, kurangnya keterampilan masyarakat dalam berwirausaha, rendahnya akses masyarakat terhadap sumber permodalan dan banyaknya kelembagaan masyarakat yang kinerjanya belum optimal. Serta rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dan belum tertibnya administrasi pemerintahan desa.

Sesuai tupoksinya, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) menggelar bimbingan teknis Bumdes kepada 98 aparat desa dari 39 kecamatan yang ada di wilayah kabupaten Bogor, Selasa (28/5/2013).

Dalam kegiatan yang bertema, Melalui Bumdes kita tingkatkan perekonomian desa untuk kesejahteraan masyarakat, menghadirkan narasumber dari unsur tenaga ahli maupun BPMD dan Disperindag Kabupaten Bogor serta sesi tanya jawab.

Indra Mahendra, peserta dari desa Cibanteng Ciampea mengeluhkan warga desa masih terkendala akses permodalan dan pemasaran yang sangat rendah serta berpendidikan rendah.

Meskipun dirinya tak menampik manfaat adanya PNPM Mandiri yang secara bergulir, disamping manfaat bantuan modal usaha kepada warga maupun mengurangi warga yang terjerat rentenir.

“Namun, pinjaman itu jumlahnya sangat minim dan belum cukup untuk menopang usaha warga. Nah, kami berharap banyak dari adanya Bumdes ini yang bias membantu warga lainnya yang belum tersentuh program dari PNPM, ” keluhnya. 

Hal senada dikatakan, Dani aparat desa di wilayah kecamatan Ciampea yang turut mengikuti kegiatan.

“Saya mengusulkan kepada BPMPD agar menyertai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga agar nantinya tertib melaksanakan fungsinya. Selain itu, Bumdes yang ada sebaiknya diberikan arahan untuk membuat rekening bank tersendiri agar dana Bumdes tidak menjadi satu dengan kas desa,” kata Dani.

Menurut pemaparan Kepala BPMPD Roy E.Khaerudin mengaskan dalam melaksanakan Bumdes, pihak desa diminta untuk menggali lebih dalam potensi – potensi yang ada di tengah – tengah masyarakat desa masing – masing untuk diberikan bimbingan, pendampingan, akses permodalan hingga pemasaran.

Tak hanya itu, lanjutnya, aparat desa juga harus mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi agar kapasitas aparatur pemerintahan desa lebih memadai.

Kesempatan ini dapat dimanfaatkan peserta untuk memahami bagaimana cara pengelolaan manajemen dan keuangan yang baik, menyusun startegi pemasaran, menilai nominal kelayakan permodalan, hingga panduan dalam menyelesaikan persoalan pinjaman bermasalah.

“Sehingga dapat terwujud pengembangan perekonomian dalam menunjang badan usaha milik desa. Hal iini sesuai Visi BPMPD, terwujudnya masyarakat kabupaten bogor yang mandiri dan partisipatif serta didukung pemerintahan desa yang bersih dan pofesional,” jelasnya.

Disebutkan, sasaran pemberdayaan  usaha  ekonomi  masyarakat  melalui  Bumdes meliputi terlayaninya masyarakat di desa /kelurahan dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif, dan tersedianya perekonomian masyarakat desa dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai potensi desa dan kebutuhan masyarakatnya.
 

Sesuai Misi BPMPD untuk menurunkan angka kemiskinan, memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat, menciptakan pemerintahan desa yang mandiri dan bertanggung jawab, serta meningkatkan kinerja aparatur dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa," imbuh Roy. (ice)

Editor: Annisa Ramadhan

Email: redaksiberitabogor@gmail.com