Mahasiswa Ancam Gelar Aksi Demo Besar
Pemerintah akan menaikan Harga BBM bersubsidi menjadi Rp6.500 per liter untuk premium dan Rp5.500 per liter untuk solar.
Sejak sepekan terakhir, mahasiswa menggelar aksi menolak kenaikan harga BBM. bahkan aksi besar - besaran akan digelar mulai besok, Senin (17/6/2013).
Mahasiswa sudah mulai turun ke jalan Padjajaran Bogor sejak, Selasa (11/6/2013) kemarin, mulai depan RS PMI hingga depan Terminal Baranangsiang. Sementara Jalan menuju lapangan Sempur Bogor dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Sementara Barisan Mahasiswa 17 Juni menggelar ‘Konsolidasi Tenda Menolak Kenaikan BBM’ untuk menetang kebijakan pemerintah tersebut.
Selain itu, Rapatkan Barisan 17 Juni ini juga melakukan Aksi Serentak se-Indonesia Kepung Pusat Pemerintahan Rezim SBY - Parlemen, Istana, DPR, Kantor Gubernur, Kantor Bupati maupun Walikota, dengan mengusung tema Tolak Keniakan Harga BBM, Adeili Rezim SBY-Parlemen yang Korup dan Pengkhianat Negara.
Pasalnya, pada 17 Juni 2013 Pemerintah akan menetapkan kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Seluruh elemen mahasiswa memusatkan titik untuk menghadang kebijakan pemerintah tersebut yang dinilai sangat tidak berperikemanusiaan.
“Pemerintah SBY-Boediono kabinet Neolib berserta antek-anteknya telah kehilangan akal sehat bagaimana caranya mengelola sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat!” seru Aktivis Mahasiswa Unpas Bandung, Januardi Adie yang juga Presidium Nasional Dewan Mahasiswa (DEMA) Indonesia.
Hal ini dikatakannya terkait ancaman mahasiswa untuk melakukan aksi demo yang rencananya akan digelar serentak pada tanggal 17 Juni 2013 mendatang.
Kedangkalan cara berpikir, lanjutnya, pemerintahan SBY-boediono serta antek-anteknya yang mendukung kenaikan harga BBM Secara logika perekonomian nasional APBN kita memang jebol akibat menanggung subsidi BBM. Namun sekali lagi itu adalah cara berfikir yang dangkal.

Oleh karena itu, ia tegaskan, gerakan mahasiswa menyatukan kekuatan dan berkumpul di satu titik menggelar Pertemuan Nasional Konsolidasi Mahasiswa Indonesia pada tanggal 15 Juni 2013 di Kampus Univsersitas Padjajaran (UNPAD) Jatinangor, Bandung.
“Sejauh ini konfirmasi kehadiran mahasiswa dari seluruh Indonesia sudah mencapai 25 kota yang selama ini konsisten melakukan aksi di daerah menolak kenaikan harga BBM,” jelas Adie.
Mereka memiliki slogan yang digunakan dalam aksinya nanti, Berkumpul Bersatu dan Bergerak, lanjutnya, Kepung DPR RI dan Istana Negara pada Senin, 17 Juni 2013, Selamatkan Bangsa Indonesia.
Kebijakan pemerintah tak bijak
Keputusan kenaikan akan segera diumumkan pada bulan Juni 2013 mendatang. Bahkan, Pemerintah sudah merumuskan kompensasi kepada masyarakat juga akan disiapkan oleh Pemerintah berupa bantuan karitatif, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp15,5 juta kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) selama maksimum 6 bulan.
Tak
hanya itu, Pemerintah juga akan menggulirkan Rp150 ribu setiap bulan
kepada RTS dengan total anggaran sebesar Rp14 triliun, Program Penguatan
dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) sebesar Rp4.3 triliun, program
Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp728.8 miliar, serta Bantuan
Siswa Miskin sebesar Rp7,8 triliun.
Hal ini disoroti tajam oleh sekelompok yang tergabung dalam Gerak Nusa, Senin (27/5/2013). Mereka beranggapan kebijakan ini tak ubahnya modus sama saat kebijakan di tahun 2008, menjelang persiapan Pilpres 2009.
Hal ini disoroti tajam oleh sekelompok yang tergabung dalam Gerak Nusa, Senin (27/5/2013). Mereka beranggapan kebijakan ini tak ubahnya modus sama saat kebijakan di tahun 2008, menjelang persiapan Pilpres 2009.
Melalui
jejaring sosial, mereka menuding kebijakan ini bermotif politik
kekuasaan. Padahal, kebijakan mengatasi masalah kemiskinan semestinya
dipisahkan dengan tegas antara masarakat miskin tidak produktif dengan
miskin produktif.
Masyarakat miskin tidak produktif memang diwajibkan segera diberikan pertolongan dini, seperti fakir miskin, sedangkan masyarakat miskin produktif semestinya diberikan fasilitasi lapangan kerja dan akses yang cukup untuk bekerja dan mengembangkan usaha. (als)
Masyarakat miskin tidak produktif memang diwajibkan segera diberikan pertolongan dini, seperti fakir miskin, sedangkan masyarakat miskin produktif semestinya diberikan fasilitasi lapangan kerja dan akses yang cukup untuk bekerja dan mengembangkan usaha. (als)
Editor: Risdiana
Email: redaksiberitabogor@gmail.com
PEMBERITAHUAN PENTING
Tidak ada komentar