Prayoga Minta Modal Rp200 Juta Lagi?
PT. Prayoga Pertambangan dan Energi diberitakan akan kembali mengajukan penambahan dana penyertaan modal kepada Pemerintah Kabupaten Bogor sekira senilai Rp200 Juta.
Usulan permintaan penambahan penyertaan modal BUMD ini ternyata menuai pro dan kontra. Disebutkan, Humas dan Kepala Bidang Hukum PT. Prayoga Energi dan Pertambangan (saat dikonfirmasi Infodesaku- Red) di kantornya yang terletak di Jalan Tegarberiman Cibinong Bogor mengatakan usulan penambahan penyertaan ini disetujui atau tidak jumlah besarannya yang pasti pihak kami akan berupaya mendesak agar dapat dipenuhi, dan itu wajar saja.
Menurutnya, investasi awal Pemkab Bogor sebesar Rp50 miliar itu belum seberapa jika digunakan untuk berinvestasi pada sebuah perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan. "Dana itu telah terserap hanya untuk belanja investasi dan kebutuhan penelitian untuk lima bidang usaha yang akan dijalankan oleh BUMD ini yang badan hukumnya berbentuk perseroan terbatas," katanya.
Hal berbeda dikatakan Pengamat Sosial dan Politik Abu Yazid, Dirinya mengatakan usulan tambahan dana itu perlu dikaji lebih jauh. Pasalnya, keberadaan BUMD PT. Prayoga Energi Dan Pertambangan ini belum memberikan kontribusi pemasukan kepada daerah.
"Karena, semakin banyak dana diberikan dikhawatirkan hanya akan membebankan APBD Kabupaten Bogor dan makin banyak uang daerah yang menguap. Harus jelask dulu kontribusi BUMD yang menerima penyertaan modal dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, beban APBD sudah berat jangan ditambah lagi," katanya.
Menurut dia, BUMD yang menunjukan prestasi kerja dengan memberikan pendapatan kepada daerah secara bertahap layak untuk ditambah penyertaan modalnya. Selama ini, lanjutnya, BUMD terkesan menjadi beban bagi APBD karena tidak sebandingnya kontribusi yang diberikan dengan penyertaan modal diterima.
"BUMD ini harus mendapat pengkajian serius dulu dari berbagai aspek, seperti apakah kinerjanya sudah memenuhi azas profesinalime, sudahkah dilakukan inventarisir dan evalusi oleh dinas atau instansi terkait lainnya, jika perlu di audit dulu oleh BPK RI, selain itu Selain itu perlu ditingkatkan juga kompetensi SDM pada BUMD ini," tambahnya.
Dirinya mengatakan perlu adanya sistem dan mekanisme pengelolaan serta sistem pemasaran. Termasuk pola membangun sistem pengelolaan keuangan yang kuat sehingga dapat efektif dan efisien serta memiliki daya saing yang kuat dan perlu banyak belajar dari daerah lain yang dinilai berhasil dalam pengelolaan BUMD.
(als)
Sumber/FOTO: Infodesaku
Editor: Alsabili
Email: redaksiberitabogor@gmail.com
Tidak ada komentar