Ribuan Buruh Bogor Gelar Aksi

CIBINONG - Demo buruh Bogor digelar 31 Oktober dan 1 Nopember.

Gabungan Serikat Buruh di Bogor menagih janji Pemerintah Kabupaten Bogor terkait kenaikan UMK sebesar 50 persen.

Pendemo yang berasal dari FSPMI, SPKEP, ISBI, FARKES, Forum Kawasan Wanaherang, Forum Buruh Ciawi, Aliansi Buruh Bogor, Aliansi Buruh Cilengsi, Serikat Pekerja Aqua ini kembali mendatangi kantor Bupati Bogor untuk menyampaikan tuntutan dan aspirasi buruh, Kamis (31/10/2013).  

Buruh yang demo berasal dari FSPMI, SPKEP, ISBI, FARKES, Forum Kawasan Wanaherang, Forum Buruh Ciawi, Aliansi Buruh Bogor, Aliansi Buruh Cilengsi, Serikat Pekerja Air Mineral.

Saat di hubungi Kasat Reskrim Polres Bogor, Didik Purwanto adanya rencana aksi yang akan digelar sejumlah serikat pekerja di Jalan Tegar Beriman, Cibinong Bogor. "Kamis (31/10 -red), sejumlah buruh akan demo, sore ini pihak Polres sedang melakukan rapat persiapan pengamanan aksi," kata AKP Didik Purwanto, Rabu (30/10/2013) 

Nantinya, aparat gabungan yang terdiri dari Polres Bogor dan Satpol PP Kabupaten Bogor akan bersiaga mengantisipasi aksi buruh agar dapat berjalan tertib, damai dan mengantisipasi arus lalu lintas di Jalan Tegar Beriman dan sekitarnya.

Sebelumnya, Ketua Aliansi Buruh Bogor, Bambang Suarsono dalam aksi demo yang digelar di depan Kantor Bupati Bogor, Selasa (29/10) kemarin mengatakan akan ada aksi lanjutan untuk menagih janji Pemerintah untuk menaikkan upah para buruh. 

Menurutnya, buruh mendesak kenaikan UMK sebesar 50 persen. mendesak Pemerintah Pusat untuk menghapus sistem kerja outsourching, pemberlakuan jaminan sosial, serta mencabut Instruksi Presiden (Inpres) nomor 9 tahun 2013 tentang kebijakan penetapan upah minimum.

"Kami akan melakukan aksi mogok nasional pada tanggal 31 Oktober dan 1 November jika tuntutan buruh tidak dikabulkan," kata Bambang saat orasi. Dia juga meminta kepada seluruh para buruh di wilayah Kabupaten Bogor untuk terus menyuarakan tuntutan tersebut, dan siap melakukan aksi secara besar-besaran.

Sementara Marmin Darsono, salah satu perwakilan buruh mengatakan ada lima tuntutan yang diminta oleh para buruh, antara lain kenaikan upah menajdi Rp 3,5 juta, penghapusan sistem kerja outsorching, serta mencabut Inpres nomor 9 tahun 2013 tentang UMK.

Dia menambahkan, tuntutan para buruh juga meminta pemerintah harus menjalankan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), agar seluruh kebutuhan hidup layak para buruh dapat terlaksana dengan baik. "BPJS harus segera dijalankan oleh pemerintah, karena badan pelaksana tersebut dapat membantu kami mendapatkan hak para buruh," tambah dia. (ice)


Editor: Annisa R
Email: redaksiberitabogor@gmail.com