Kabupaten Bogor Urutan Ke-6 Selingkuh APBD
Pemda se Jawa Barat dituding menyelewengkan APBD
Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi mengatakan sesuai dengan hasil audit BPK semester 1 tahun 2013, ditemukan dugaan penyimpangan anggaran (APBD) di wilayah Provinsi Jawa Barat dan kabupaten atau pun kota sebesar Rp.4.326.332.670.000 dan sebesar USD.9.530.270 dengan total jumlah 3.757 kasus.
Kemudian, bila dibagi perwilayah, maka rincian penyimpangan anggaran pada Provinsi, Jawa Barat sebesar Rp. 656.025.870.000 dan USD. 9.530.270 dengan 407 kasus, dan untuk 26 kabupaten kota sebesar Rp.3.670.306.800.000 dengan 3.350 kasus.
DPR didesak untuk ingatkan Presiden soal rangkap jabatan Stafsusnya dan FITRA tuding kalangan Istana Negara ingin kendalikan BUMN. Menurut Uchok rangking kabupaten dan kota yang menempati posisi paling atas dalam hal banyak temuan penyimpangan anggaran, meliputi:
1.Kota sukabumi dengan temuan sebesar Rp.1.3 Triliun dengan 156 kasus
2. Kabupaten Bandung dengan temuan sebesar Rp.1.1 Triliun dengan 173 kasus, Ketiga Kota Cimahi dengan temuan sebesar Rp.349.5 milyar dengan 158 kasus
3. Kota Bandung Kabupaten Bandung Barat dengan temuan sebesar Rp.110.5 milyar dengan 144 kasus
4. Kota Bandung dengan temuan sebesar Rp.95.2 milyar dengan 231 kasus
5. Kabupaten Karawang dengan temuan sebesar Rp.87.3 milyar dengan 167 kasus
6.Kabupaten Bogor dengan temuan sebesar Rp.55.1 milyar dengan 102 kasus
7. Kabupaten Ciamis dengan temuan sebesar Rp.52.2 milyar dengan 107 kasus
8. Kabupaten Bekasi dengan temuan sebesar Rp.45.48 milyar dengan 136 kasus
9. Kabupaten Subang dengan temuan sebesar Rp.45.45 milyar dengan 91 kasus
10. kabupaten Cianjur dengan temuan sebesar Rp.42.2 milyar dengan 155 kasus
11.Kabupaten Purwakarta dengan temuan sebesar Rp.36.2 milyar dengan 150 kasus
12. Kota Bogor dengan temuan sebesar Rp.28, 8 milyar dengan 107 kasus
13.kabupaten Kuningan dengan temuan sebesar Rp.27 milyar dengan 94 kasus
14.Kabupaten Garut dengan temuan sebesar Rp.26, 7 milyar dengan 163 kasus
15. Kota depok dengan temuan sebesar Rp.19.4 milyar dengan 88 kasus
16.Kabupaten Tasikmalaya dengan temuan sebesar Rp.18.27 milyar dengan 112 kasus
17. Kabupaten Indramayu dengan temuan sebesar Rp.18.13 milyar dengan 112 kasus
18. Kabupaten Cirebon dengan temuan sebesar Rp.18.10 milyar dengan 114 kasus
19.Kota Bekasi dengan temuan sebesar Rp.17.1 milyar dengan 140 kasus
20.Kota Banjar dengan temuan sebesar Rp.16.8 milyar dengan 75 kasus
21.Kabupaten Sumedang dengan temuan sebesar Rp.14.4 milyar dengan 138 kasus
22.kabupaten Sukabumi dengan temuan sebesar Rp.13.9 milyar dengan 112 kasus
23. Kabupaten Majalengka dengan temuan sebesar Rp.11.9 milyar dengan 99 kasus
24. Kota Cirebon dengan temuan sebesar Rp.11.8 milyar dengan 107 kasus
25. Kota Tasikmalaya dengan temuan sebesar Rp.7.3 milyar dengan 11 kasus
Jadi, lanjut Uchok, dari gambaran diatas, pengelolaan Anggaran atau APBD se Jawa Barat masih memprihatinkan, karena masih banyak temuan penyimpangan anggaran pada pemerintah daerah masing-masing.
“Sebagimana publik tahu, APBD itu sebetulnya banyak diperuntukan bagi kebutuhan dan kepentingan orang-orang pemerintah dan DPRD daripada buat rakyat sendiri,” kata Uchok Saat berbincang dengan Licom, Jakarta, Rabu (25/12/2013).
Apalagi, alokasi sudah banyak diperuntukan untuk eksekutif dan legislatif, tetapi tetap saja dalam realisasi anggaran, mereka melakukan banyak penyimpangan. Mesekipun APBD se Jawa Barat total anggaran sangat fantasis sampai triliunan atau miliaran untuk setiap tahun dalam pengelolaan mereka, tetapi tetap saja rakyat Jawa Barat dililit kemiskinan yang akut.
“Dan hal ini bisa dilihat dari banyaknya infrastuktur jalan yang rusak, dan penduduk miskin masih tinggi, sampai sebanyak 4.421,484 orang. Oleh karena itu, kami dari seknas FITRA, meminta kepada pihak aparat hukum baik dari kejaksaan maupun kepolisian untuk segera melakukan penyelidikan atas temuan 3.757 kasus dengan potensi kerugian Negara sebesar Rp.4.326.332.670.000 dan sebesar USD.9.530.270,” paparnya. (red)
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA)
LENSAINDONESIA
