Ahmad Heryawan Minta Penanganan Banjir Lebih Bersinergi
BKSP mampu menjalankan perannya secara optimal.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menegaskan kehadiran Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (Jabodetabekjur) sangat diperlukan dalam kerangka mensinergikan serta mengharmoniskan semua kebijakan dan program pembangunan di kawasan tersebut.
"Masalah seperti banjir dan tata ruang juga menjadi fokus BKSP. Sehingga ke depan revitalisasi BKSP menjadikan lembaga tersebut mampu memikul tugasnya dengan baik dan tuntas. Banjir yang kini melanda di sejumlah kawasan di Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten, harus dituntaskan dengan duduk bareng, karena masalahnya ada dari mulai kawasan hulu hingga hilir. Melibatkan banyak pihak dari berbagai kepentingan. Mulai tata ruang, pemukiman, agribisnis hingga penegakan hukum lingkungan," jelas Ahmad Heryawan di Gallery One Epicentrum, kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (29/1/2014) pagi.
"Masalah seperti banjir dan tata ruang juga menjadi fokus BKSP. Sehingga ke depan revitalisasi BKSP menjadikan lembaga tersebut mampu memikul tugasnya dengan baik dan tuntas. Banjir yang kini melanda di sejumlah kawasan di Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten, harus dituntaskan dengan duduk bareng, karena masalahnya ada dari mulai kawasan hulu hingga hilir. Melibatkan banyak pihak dari berbagai kepentingan. Mulai tata ruang, pemukiman, agribisnis hingga penegakan hukum lingkungan," jelas Ahmad Heryawan di Gallery One Epicentrum, kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (29/1/2014) pagi.
Dalam kesempatan yang sama, pakar Ilmu Pemerintahan Universitas Pajajaran (Unpad) Dede Mariana sepakat agar lembaga BKSP Jabodetabekjur lebih dioptimalkan kinerjanya guna menuntaskan beragam masalah di wilayah tersebut. Karena selama ini ada sejumlah permasalahan pokok, diantaranya dari sisi koordinasi dan dukunan anggaran.
Menurut Dede, kelembagaan BKSP harus diperkuat, khususnya dari sisi kewenangannya. Sehingga lanjut Dede, tidak perlu membentuk lembaga lain. "Kita hanya perlu merevitalisasi BKSP menjadi lembaga yang lebih kuat dalam menuntaskan permasalahan di wilayah Jabodetabekjur. Jangan sampai, tugasnya banyak tapi dukungan anggaran minim," ujarnya.
Lebih lanjut Dede mengusulkan agar BKSP menjadi lembaga di tingkat pusat, dimana para gubernur (Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten) menjadi anggotanya. Sehingga dengan kondisi tersebut, BKSP mampu menjalankan perannya secara optimal. Apalagi anggarannya berasal dari APBN. "Ditarik ke pusat dengan anggaran yang berasal dari APBN," ungkapnya.
Sementara Sekretaris BKSP Jabodetabekjur Asep Sukarno mengingatkan sejak tahun 1976, lembaganya sudah merintis sejumlah kerjasama. Ada sekitar 17 bentuk kerjasama, mulai dari ketenagakerjaan, pajak, pelayanan kesehatan, batas wilayah, tataguna air,kawasan industri hingga jalur busway, sudah dihasilkan. "Untuk tahun 2014 ini ada sekitar 7 program yang sedang dan akan dilakukan," jelasnya.
Hal yang penting ujar Asep diantaranya meliputi, menyusun grand design kerjasama pembangunan Jabodetabekjur 2014-2024, perencanaan pembangunan berwawasan kependudukan, pelaksanaan kerjasama penyediaan air baku bersih untuk Ibukota Negara dan koordinasi pembangunan jalur busway koridor utama regional, Jakarta-Depok dan Jakarta-Bogor. Termasuk menyusun rencana induk penanganan banjir. (red)
Menurut Dede, kelembagaan BKSP harus diperkuat, khususnya dari sisi kewenangannya. Sehingga lanjut Dede, tidak perlu membentuk lembaga lain. "Kita hanya perlu merevitalisasi BKSP menjadi lembaga yang lebih kuat dalam menuntaskan permasalahan di wilayah Jabodetabekjur. Jangan sampai, tugasnya banyak tapi dukungan anggaran minim," ujarnya.
Lebih lanjut Dede mengusulkan agar BKSP menjadi lembaga di tingkat pusat, dimana para gubernur (Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten) menjadi anggotanya. Sehingga dengan kondisi tersebut, BKSP mampu menjalankan perannya secara optimal. Apalagi anggarannya berasal dari APBN. "Ditarik ke pusat dengan anggaran yang berasal dari APBN," ungkapnya.
Sementara Sekretaris BKSP Jabodetabekjur Asep Sukarno mengingatkan sejak tahun 1976, lembaganya sudah merintis sejumlah kerjasama. Ada sekitar 17 bentuk kerjasama, mulai dari ketenagakerjaan, pajak, pelayanan kesehatan, batas wilayah, tataguna air,kawasan industri hingga jalur busway, sudah dihasilkan. "Untuk tahun 2014 ini ada sekitar 7 program yang sedang dan akan dilakukan," jelasnya.
Hal yang penting ujar Asep diantaranya meliputi, menyusun grand design kerjasama pembangunan Jabodetabekjur 2014-2024, perencanaan pembangunan berwawasan kependudukan, pelaksanaan kerjasama penyediaan air baku bersih untuk Ibukota Negara dan koordinasi pembangunan jalur busway koridor utama regional, Jakarta-Depok dan Jakarta-Bogor. Termasuk menyusun rencana induk penanganan banjir. (red)
Foto: Jokowi Diary
Rilis Humas Pemprov Jabar
