Pembangunan Millenium (MDGs)

Kementerian Kelautan dan Perikanan 

Dukung Pembangunan Millenium (MDGs) 

Melalui Blue Economy

 .
Dalam Millenium Development Goals (MDGs), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bertanggung jawab dalam memastikan kelestarian lingkungan hidup dengan fokus pada dua hal, yaitu rasio ketersediaan ikan pada batas biologis yang aman dan rasio luas kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial. Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP), Suseno Sukoyono, mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo, pada Seminar Nasional yang diselenggarakan Universitas Trilogi Jakarta dengan tema “Peran Pemerintah Daerah dalam MDGS dan Pembangunan Indonesia dengan pendekatan blue economy,” di Botani Square, Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/3/2014).

Hal tersebut merupakan salah satu dari tujuh tujuan MDGs, yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; mencapai pendidikan dasar untuk semua; mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; menurunkan angka kematian anak; meningkatkan kesehatan ibu; memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya; memastikan kelestarian lingkungan hidup; serta membangun kemitraan global untuk pembangunan. “Kami berupaya seoptimal mungkin untuk berkontribusi dalam pecapaian seluruh tujuan MDGs,” ujar Suseno.

Ia mencontohkan, terkait tujuan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, KKP sudah menjalankan kebijakan maupun program yang mendukung tujuan tersebut, sehingga KKP memperoleh Anugerah Parahita Ekapraya dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dari Presiden. Pemberdayaan perempuan salah satunya dilakukan melalui pelatihan kelautan dan perikanan bagi masyarakat yang diselenggarakan BPSDM KP, seperti pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pelatihan pembuatan kerajinan kekerangan, serta pelatihan bagi istri nelayan, wanita pesisir, dan ibu rumah tangga.

Selain melalui pelatihan, pengembangan SDM kelautan dan perikanan juga dilakukan melalui pendidikan dan penyuluhan. Pendidikan dilakukan melalui satuan pendidikan lingkup KKP yang terdiri dari satu Sekolah Tinggi Perikanan, tiga Politekni Kelautan dan Perikanan, serta Sembilan Sekolah Usaha Perikanan Menengah. Sementara itu penyuluhan dilakukan melalui peran penyuluh perikanan, hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, yang bertugas mendampingi para pelaku utama kelautan dan perikanan di lapangan.

Untuk kemitraan global, menurut Suseno, KKP banyak melakukan kerjasama internasional, antara lain Coral Triangle Initiative (CTI) dan Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion (SSME). Begitu pun dengan upaya menanggulangi kemiskinan dan penyediaan pendidikan dasar bagi anak-anak nelayan, KKP bersama 11 kementerian/lembaga lainnya bersinergi melaksanakan Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN).

Program PKN ini bertujuan untuk meningkatkan wirausaha dan pendapatan nelayan. Dengan kelompok sasarannya yakni rumah tangga miskin (RTS) nelayan di wilayah berbasis Pelabuhan Perikanan (PP)/Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Target program PKN adalah 816 Pelabuhan Perikanan/Pangkalan Pendaratan Ikan yang telah terdata dan dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2014.

Selain itu, KKP melalui BPSDM KP juga telah mendirikan sekolah lapang (community college). Hal ini merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan tingkat pendidikan bagi masyarakat pelaku utama kurang mampu yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal dan yang putus sekolah. Tahun  2012, sekolah lapang tersebut terdapat di 4 lokasi, yaitu  Parigi Moutong, Cilacap, Belawan, dan Kupang. Jumlah tersebut ditambah pada tahun 2013, yaitu di Pekalongan, Pontianak, Batubara, Serang, dan akan ditambah lagi pada tahun-tahun berikutnya secara bertahap.

Terkait dengan tema seminar ini, Suseno mengatakan, pelaksanaaan pembangunan dengan prinsip-prinsip blue economy akan mempercepat tercapainya MDGs. Blue economy merupakan sebuah model ekonomi baru untuk mendorong pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan kerangka pikir seperti cara kerja ekosistem. Menurutnya, paradigma blue economy telah mengajak kita belajar dari alam dan menggunakan logic of ecosystem di dalam menjalankan pembangunan. Konsep blue economy dikembangkan untuk mendorong peningkatan peran swasta dalam pembangunan ekonomi pro lingkungan melalui pengembangan bisnis dan investasi inovatif dan kreatif dengan tujuan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan, kesempatan kerja makin luas, dan pendapatan masyarakat meningkat, sekaligus menjamin terjadinya keberlanjutan.

Ia menambahkan, model bisnis dalam blue economy sangat sejalan dengan upaya KKP dalam mendorong percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, yaitu melalui kebijakan percepatan industrialisasi kelautan dan perikanan. Industrialisasi kelautan dan perikanan adalah suatu konsep pengembangan sektor kelautan dan perikanan dengan mensinergiskan mata rantai dari hulu ke hilir, sehingga diharapkan akan diperoleh nilai tambah (added value) dan suatu pembangunan yang berkelanjutan. Industrialisasi kelautan dan perikanan dilakukan dengan tujuh pendekatan: 1) komoditas dan produk unggulan; 2) Penataan dan pengembangan kawasan dan sentra produksi; 3) Konektivitas dan infrastruktur; 4) IPTEK dan SDM; 5) Usaha dan investasi; 6) Mutu dan keamanan produk; dan 7) Pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Ketua Panitia Seminar, Mohammad Rizal Taufiqurrahman, mengatakan, seminar ini dilaksanakan selama dua hari, pada 11-12 Maret 2014. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Dies Natalis Pertama Universitas Trilogi yang jatuh pada tanggal 27 Maret 2014.

Menurut Rizal, tujuan seminar ini adalah membahas model-model ekonomi alternative dan tatakelola pemerintahan lokal dalam pencapaian MDGs melalui Blue Economy; membahas sinergitas dua determinan perilaku birokrasi yaitu behavioral consequences, prosedur formal (efisiensi, rasionalitas, kalkulasi) yang berakar dari pada budaya intelektual dengan behavioral consequences cultural (rasionalitas, tadisi, spiritualitas dan moral) yang berakar pada sejarah social bangsa, dalam model tatakelola pemerintahan dan pendidikan; serta memberikan masukan bagi pemerintah, pelaku usaha dan parlemen tentang tatakelola pemerintahan yang baik dalam mencapai tujuan MDGs maupun SDGs baik dalam bidang birokrasi, pendidikan maupun bisnis; dan (4) menghasilkan dokumen akademis dalam bentuk buku hasilo seminar yang menjadi rujukan bagi kalangan perguruan tinggi, birokrasi, pelaku usaha dan masyarakat.

Ia berharap hasil seminar ini nantinya akan memberikan kontribusi pemikiran dan memperkaya khazanah keilmuan khususnya bagi Universitas Trilogi dan bangsa Indonesia agar berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan, ancaman kelaparan maupun penyakit menular. “Pada akhirnya proses pembangunan ekonomi dan sosial berlangsung secara berkelanjutan tanpa menimbulkan dampak bagi kualitas lingkungan/ekologi,” ujarnya.


 

Rilis Humas BPSDM KP

12/3/2013