Kasatpol PP Gencar Sidak Meski Melawan Arus
BERITA BOGOR - Paradigma yang berkembang bahwa perijinan erat kaitannya dengan target penghasilan asli daerah (PAD) dinilai kurang tepat bila hanya dijadikan salahsatu penciri menuju Kabupaten Bogor Termaju di Indonesia, Sebab, perlu di imbangi dengan langkah tegas pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan daerah.
Hal ini menjadi gebrakan Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Satpol PP melalui inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah lokasi usaha yang bertujuan sebagai upaya penegakan aturan sekaligus memberikan efek jera bagi pelanggar. Termasuk upaya evaluasi internal Satpol PP, membenahi diri, dan menegakan sanksi tegas terhadap anggota yang indisiliner. Meskipun terobosan - terobosan yang tengah digencarkan itu tak tertutup kemungkinan bakal menuai resko yang tidak ringan.
Terkait sidak yang dilakukan belum lama ini, Satpol PP dalam kapasitas diundang oleh Badan Perijinan Terpadu (BPT) Kabupaten Bogor untuk melakukan peninjauan yang kali keduanya ke sejumlah tempat hiburan malam (THM) guna memberikan arahan kepada pengusaha atau pengelola untuk mematuhi peraturan yang berlaku di wilayah Kabupaten Bogor. "Dari kunjungan itu, hasilnya berupa tujuh usulan kelengkapan perijinan yang perlu dipenuhi pihak pengelola M-one. Termasuk usaha lainnya seperti Pasar Apung Sentul, Cibinong City Mall, RS Perta Medika," jelas Kasatpol PP, Tb.Luthfisyam, Jum'at (4/4/2013).
Usulan yang diajukan kepada pimpinan, lanjutnya, telah diterbitkan disposisi dari Bupati Bogor ke pihak Inspektorat untuk melaksanakan semua usulan hsail sidak Satpol PP. "Surat disposisi isinya, Bupati memerintahkan pelaksanaan tujuh usulan hasil sidak Satpol PP. Kecuali, THM Nada Lestari yang belum memenuhi persyaratan dari segi bangunan yang belum rampung dan persoalan perbankan. Ini juga menjadi masukan bagi OPD terkait untuk berakselerasi, agresif dan lebih meningkatkan pelayanan prima," katanya sambil menunjukan surat dimaksud.
Menurutnya, tupoksi Satpol PP sangat erat kaitannya dengan pengawasan dan pengendalian, sedangkan penegakan aturan itu juga sangat erat kaitannya dengan perijinan. Kelengkapan perijinan yang dipenuhi pengelola sebenarnya sangat bermanfaat untuk memberikan proteksi bagi semua pihak termasuk masyarakat dari sisi keamanan, keselamatan dan kenyamanan bersama. "Sebagai bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Bogor bersama semua pihak secara terus menerus menyosialisasikan kesadaran mengurus perijinan," tambahnya. (als) Editor: Alsabili
foto: Satpol PP tertibkan THM tanpa ijin,
