Kota Bogor Optimis Akan Tingkatkan BPHTB
BERITA BOGOR - Dispenda Gelar Rapat Koordinasi Peningkatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Dispenda mengadakan rapat koordinasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kota Bogor yang tiap tahun menyumbang porsi lumayan besar 20% hingga 30% bagi PAD Kota Bogor mendapat perhatian serius dari Dispenda di Ballroom Hotel Padjajaran Suites, Jl Pajajaran No 17 Bogor, Kamis (21/8/2014).
Walikota Bogor dalam sambutannya yang dibacakan Arif Mustafa, Asisten Administrasi Umum mengatakan perlu intensifikasi dalam pengelolaan BPHTB di tahun 2014.Penerimaan BPHTB perlu penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan. Pengawasan dalam rangka intensifikasi penerimaan BPHTB ada dua jenis yaitu antisipasif dan represif. Intensifikasi BPHTB juga dilakukan dengan pembuatan, penggabungan, dan pertukaran peta geospasial dalam proyeksi peta yang sama antara Pemkot Bogor dan Kantor Pertanahan Kota Bogor.
Sedangkan Kepala Badan Pertanahan Kota Bogor, Sumanto mengatakan perlu validasi dari wajib pajak agar NJOP sesuai dengan harga pada saat transaksi. Perlu apresiasi kepada PPAT yang melakukan kewajibannya melaporkan kepada Kantor Pertanahan untuk bahan evaluasi dan informasi, Dispenda untuk besaran PBB dan BPHTB, KPP Pratama untuk kepentingan PPH Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan, dan Kantor Wilayah BPN untuk bahan evaluasi.
Kepala Dispenda Denny Mulyadi mengatakan acara ini adalah acara rutin per triwulan, tujuannya koordinasi antara aparat wilayah, PPAT, dan para pengembang terkait pungutan BPHTB, sekaligus mensosialisakan beberapa peraturan baru sehingga semua tune in. Beberapa masalah yang selalu muncul dapat diselesaikan melalui institusi yang terkait yaitu BPN, KPP Pratama, Pemkot, dan PPAT.
Kepala Dispenda Denny Mulyadi mengatakan acara ini adalah acara rutin per triwulan, tujuannya koordinasi antara aparat wilayah, PPAT, dan para pengembang terkait pungutan BPHTB, sekaligus mensosialisakan beberapa peraturan baru sehingga semua tune in. Beberapa masalah yang selalu muncul dapat diselesaikan melalui institusi yang terkait yaitu BPN, KPP Pratama, Pemkot, dan PPAT.
“Target 113 milyar PAD yang didapat dari BPHTB untuk 2014 optimis bisa dicapai, bahkan bisa melampaui target seperti di tahun 2013, untuk semester pertama di 2014 sudah didapat 57 milyar, biasanya menjelang akhir tahun ada pemasukan yang signifikan dari BPHTB ini”, tutup Denny. (eka) Editor: MICHELLE
