Indonesia Sebagai Negara Maritim
BERITA BOGOR - Indonesia perlu meningkatkan pembangunan pada sektor kelautan demi mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia.
Keinginan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang ingin memperkuat pembangunan kelautan layaknya perlu direalisasikan, mengingat Indonesia yang memiliki 70 persen wilayahnya berupa laut justru masih tertinggal pada sektor pembangunan kelautan dan maritim.
"Sampai dengan era SBY selesai, Indonesia belum layak disebut sebagai negara maritim karena perekonomian, industri, serta perniagaannya belum betul-betul mengoptimalkan potensi laut," tutur salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Fraksi PKS, Yudi Widiana Adia, Selasa (21/10/2014).
Yudi Widiana berharap kepada Presiden Republik Indonesia, Joko WIdodo untuk menampilkan cetak biru pelabuhan-pelabuhan laut sebagai pendukung rencana menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pelabuhan-pelabuhan tersebut sebagai simpul-simpul pergerakan orang, barang dan jasa yang dengannya nilai ekonomi laut akan meningkat.
"Jika ingin Indonesia berjaya di laut, maka kekuatan armada laut juga harus mantap. Bukan hanya menjaga pertahanan keamanan, namun juga kekayaan sumber daya laut Indonesia dari penjarahan pihak asing," paparnya.
Menurutnya, potensi kemaritiman Indonesia juga belum digarap optimal. Dalam hal perdagangan internasional misalnya, keuntungan posisi strategis Indonesia justru dinikmati Singapura karena kemampuan mereka memberi layanan memuaskan bagi kapal-kapal dagang yang melintasi perairan Nusantara. Indonesia memiliki tiga buah alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) dengan potensi nilai perdagangan US$ 1,5 juta per hari.
"Penguatan infrastruktur yang menunjang pembangunan ekonomi maritim, peningkatan sumber daya manusianya terutama nelayan dan masyarakat pesisir, serta penegakkan hukum di laut termasuk penguatan armada pengamanan laut merupakan pekerjaan rumah utama yang harus segera diselesaikan," ungkapnya.
"Jika ingin Indonesia berjaya di laut, maka kekuatan armada laut juga harus mantap. Bukan hanya menjaga pertahanan keamanan, namun juga kekayaan sumber daya laut Indonesia dari penjarahan pihak asing," paparnya.
Menurutnya, potensi kemaritiman Indonesia juga belum digarap optimal. Dalam hal perdagangan internasional misalnya, keuntungan posisi strategis Indonesia justru dinikmati Singapura karena kemampuan mereka memberi layanan memuaskan bagi kapal-kapal dagang yang melintasi perairan Nusantara. Indonesia memiliki tiga buah alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) dengan potensi nilai perdagangan US$ 1,5 juta per hari.
"Penguatan infrastruktur yang menunjang pembangunan ekonomi maritim, peningkatan sumber daya manusianya terutama nelayan dan masyarakat pesisir, serta penegakkan hukum di laut termasuk penguatan armada pengamanan laut merupakan pekerjaan rumah utama yang harus segera diselesaikan," ungkapnya.
Berdasarkan perhitungan FAO, nilai perekonomian dari laut Indonesia mencapai US$ 3-5 trilyun per tahun. Namun kekayaan sumber daya alam yang sangat besar itu dijarah asing, salah satu bukti nyata adalah nilai ikan yang dicuri nelayan asing dari wilayah Indonesia yang mencapai US$ 23 milyar per tahun.(ibp) Editor: Imam Bhakti Pratama
