PHRI Jabar Kesal Larangan PNS Rapat Di Hotel

BERITA BOGOR - PHRI Jabar akan desak PHRI Pusat agar bertemu Presiden, membahas Larangan PNS Rapat di Hotel. 

Persatuan Hotel dan Restoran (PHRI) Jabar menyayangkan aturan dari Menteri Pemberdayaan Aparartur Negara dan Reformasi Birokrasi yang melarang PNS dan aparatur rapat di hotel. Hal itu diungkapkan Ketua PHRI Jabar Herman Muchtar di Bandung, kemarin.

Menurutnya, aturan larangan itu kalau mau ditetapkan, dilakukan dulu kajian yang mendalam, agar untung ruginya bisa kita hitung bersama ."Kita menyayangkan pernyataan dari Menteri baru ini yang mengeluarkan aturan terburu-buru, tanpa memikirkan dulu dampak negatifnya" ujarnya. 

Dirinya berharap kebijakan tersebut dikaji kembali dengan melibatkan semua unsur yang terkait termasuk PHRI. Boleh saja aturan itu diterapkan, tetapi di sisi lain harus meningkatkan promosi wisata, perbaikan infrastruktur yang menunjang pariwisata dan lain-lain" katanya.

"Larangan rapat di hotel untuk PNS dan aparatur negara akan mengurangi pendapatan hotel. Hampir 90 persen pendapatan hotel terutama di Jawa Barat justru dari Kementerian atau instansi Pemerintah lainnya. Jadi bisa dibayangkan jika aturan itu diterapkan, berapa kerugian hotel," keluhnya. (red)