Koordinasi Lemah, Perizinan Semrawut
BOGOR - Belum jalannya koordinasi yang baik antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), membuat masalah perizinan, alih fungsi dan aset semrawut. Bila tetap dibiarkan, hal itu akan menjadi bom waktu bagi Kota Bogor. Penegasan itu disampaikan anggotaDPRD Kota Bogor, Usmar Harimar.
“Alih fungsi, perizinan dan aset akan jadi bom waktu. Secara kelambagaan, tampaknya Bappeda dan Badan BPPT perlu direformasi. Perlu dicari akar permasalahannya,” tegas mantan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bogor ini.
Padahal, dalam beberapa kesempatan, sambung Usmar, dirinya sering menyampaikan agar Pemkot Bogor membentuk tim kecil gabungan guna menyikapi persoalan tersebut.
“Saya usulkan, kalau memungkinkan, fungsi dan tugas Bappeda dalam penerbitan surat keterangan pemanfatan ruang (SKPR) digabung saja di BPPT jadi satu kesatuan utuh. Momentumnya kan terkait OPD baru” tambah anggota Komisi C ini.
Ia menambahkan, koordinasi dan sinkronisasi di antara lembaga atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masih lemah. Kesiapan sumber daya manusia (SDM) di level menengah sebagai pelaksana tugas juga demikian. “Penyerahan dan penyatuan SKPR ke BPPT serta site plan dikeluarkan BPPT, harus dilakukan,” terangnya.
Jangan sampai, sambungnya, pengurusan izin dipolitisasi dengan alasan apa pun. Pasalnya, selama ini sering muncul adanya penunggangan kepentingan atas nama lingkungan. Kedekatan dengan penguasa pun kerap menjadi penyebab semrawutnya perizinan dan alih fungsi pun tak bisa dipisahkan karena saling berkaitan.
“Sedangkan masalah aset pemerintah, banyak yang disalahgunakan aparat tertentu, sehingga diprediksi banyak yang hilang,” pungkasnya. (sal)
“Alih fungsi, perizinan dan aset akan jadi bom waktu. Secara kelambagaan, tampaknya Bappeda dan Badan BPPT perlu direformasi. Perlu dicari akar permasalahannya,” tegas mantan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bogor ini.
Padahal, dalam beberapa kesempatan, sambung Usmar, dirinya sering menyampaikan agar Pemkot Bogor membentuk tim kecil gabungan guna menyikapi persoalan tersebut.
“Saya usulkan, kalau memungkinkan, fungsi dan tugas Bappeda dalam penerbitan surat keterangan pemanfatan ruang (SKPR) digabung saja di BPPT jadi satu kesatuan utuh. Momentumnya kan terkait OPD baru” tambah anggota Komisi C ini.
Ia menambahkan, koordinasi dan sinkronisasi di antara lembaga atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masih lemah. Kesiapan sumber daya manusia (SDM) di level menengah sebagai pelaksana tugas juga demikian. “Penyerahan dan penyatuan SKPR ke BPPT serta site plan dikeluarkan BPPT, harus dilakukan,” terangnya.
Jangan sampai, sambungnya, pengurusan izin dipolitisasi dengan alasan apa pun. Pasalnya, selama ini sering muncul adanya penunggangan kepentingan atas nama lingkungan. Kedekatan dengan penguasa pun kerap menjadi penyebab semrawutnya perizinan dan alih fungsi pun tak bisa dipisahkan karena saling berkaitan.
“Sedangkan masalah aset pemerintah, banyak yang disalahgunakan aparat tertentu, sehingga diprediksi banyak yang hilang,” pungkasnya. (sal)
Tidak ada komentar