Jalan Kapten Muslihat Perlu Dibenahi

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Jalan Kapten Muslihat hingga kawasan Jembatan Merah, Kelurahan Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah, semakin me­nambah kesemrawutan lalulintas.

Pada umumnya beroperasi setiap sore hingga dini hari, saat lalulintas padat.

Kondisi jalan yang sempit dan penataan yang buruk diperparah dengan badan jalan yang digerogoti lapak-lapak PKL. Alhasil, kemacetan pun semakin menjadi.

“Kalau dibilang terganggu jelas terganggu. Dipikir saja, jalan sudah sempit, banyak PKL numpuk lagi. Kok didiamkan, apa memang ada jatah ke pemkot,” keluh Halizah (35), warga Panaragan.

Minimnya penanganan ditambah dengan ketidakpedulian aparatur wilayah setempat membuat kondisi kian kumuh. Apalagi saat hujan deras mengguyur Bogor, topografi kawasan Jembatan Merah yang menurun membuat aliran air bercampur sampah menumpuk di daerah hilir.

“Harusnya dibersihkan dong. Masak jalan dijadikan tempat usaha,” ketus Hardiyatna, warga setempat.

Anggota Komisi B DPRD Kota Bogor Najamuddin Al Maaruf menyayangkan sikap pemkot yang hingga kini masih angin-anginan menertibkan PKL. “Masalah inti di Bogor sebenarnya hanya ketertiban saja. Coba dipikir, banyak PKL, tentu akan timbul macet hingga akhirnya menjalar ke beberapa persoalan frontal lain,” kritiknya.

Kritik juga dilontarkan Ketua LSM Kujang, Sehati Faisal. Menurut dia, keberadaan PKL di Jembatan Merah tidak hanya menuntut Satpol PP Kota Bogor untuk segera menertibkan. Namun, yang lebih disikapi adalah semakin menumpuknya jumlah sampah di sekitar kawasan.

“Ramadan kan ladang emas bagi PKL. Sebenarnya menciptakan ketertiban itu bisa, tinggal ketegasannya saja, kalau tidak tegas berarti ada apa-apanya dong,” cibirnya.

Masukan bagus datang dari Politisi Muda Partai Golkar Heri Cahyono. Pria yang kini menjabat Sekretaris Umum DPD Partai Golkar Kota Bogor ini mengatakan, PKL adalah suatu rumpun penggerak perekonomian informal di kota hujan.

Dimana, sektor informal ini, kata dia, adalah salah satu ornamen perekonomian di suatu negara. “Ya, harus dipikirkan juga bagaimana peredaran home industry di Bogor. Tanpa PKL tentu tak akan beredar di masyarakat. Nah, solusinya pemkot harus mengakomodir PKL di lokasi yang tepat,” ungkapnya.

Heri juga menegaskan, pertim­bangan besar yang harus dijadikan acuan pemkot menata Bogor adalah dampak ataupun kemungkinan terburuk jika PKL diberangus tanpa memberikan pengganti lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan potensi.

“Makanya diperlukan pengawasan dan kontrol yang baik. Minimal tidak makan bahu jalan. Kalau pengawasannya minim, tentu akan menimbulkan masalah lain yaitu kemacetan,” tekannya.(yus/als)







Sumber: Radar Bogor 16/7/2011