Pilkades Serentak 24 Maret 2013

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Pada Tanggal 24 Maret 2013

DASAR

1. Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa;

3. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa;

4. Keputusan Bupati Bogor.

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2013 yang diikuti oleh 202 Desa yang terbesar di 39 Kecamatan dengan masa habis jabatan:

a) Tanggal 26 Maret 2013 sebanyak 158 Desa; dan

b) Tanggal 12 April 2013 sebanyak 44 Desa (Pelaksanaan Pilkades tepat waktu);

2. Tahapan dan kelengkapan Administrasi pelaksanaan pemilihan kepala desa disesuaikan dengan jadwal, sebagai berikut:

27 Januari 2013 

 Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), (Pasal 32 Ayat 3)

BPD mempersiapkan antara lain:

1. Surat undangan pimpinan BPD

2. Daftar hadir peserta musyawarah

3. Risalah rapat musyawarah

4. Keputusan BPD tentang panitia pemilihan kepala desa

5. Berita acara pengambilan sumpah panitia

6. Pemberitahuan kepada masyarakat melalui para pengurus RW, RT, Tokoh Masyarakat, dan Organisasi Masyarakat lainnya.

28 Januari s/d 2 Februari 2013   

  Penyusunan rencana kerja dan biaya pilkades serta sosialisasi kepada masyarakat oleh Panitia pilkades bersama BPD untuk mempersiapkan antara lain:

1. Surat undangan panitia

2. Daftar hadir rapat panitia

3. Notulen rapat panitia

4. Rencana kerja panitia

5. Rencana biaya pilkades

6. Surat panitia kepada BPD tentang penetapan anggaran biaya pilkades.

3 Februari s/d 4 Februari 2013 

 Rapat BPD tentang penetapan anggaran biaya dan pendaftaran hak pilih. BPD dan panitia pelaksana pilkades melaksanakan rapat tentang:

A. Penetapan anggaran biaya:

1) Surat undangan pimpinan BPD

2) Daftar hadir peserta musyawarah

3) Risalah rapat musyawarah

4) Keputusan BPD tentang pengesahan rencana anggaran biaya pilkades.

B. Pendaftaran hak pilih:

1) Keputusan panitia tentang petugas hak pilih (surat tugas)

2) Belangko pendaftaran hak pilih/RT/jenis kelamin

3) Alat tulis

4) Pedoman penetapan hak pilih (keputusan panitia)

5) Undangan panitia kepada petugas pendaftar hak pilih

6) Daftar hadir peserta

7) Tanda terima kelengkapan pendaftaran hak pilih

8) Daftar hak pilih sementara dan ditanda tangani petugas pencacah dan diketahui ketua RT

9) Tanda terima hasil pendaftaran hak pilih dari panitia

10) Daftar hak pilih sementara yang disusun menurut abjad dan dikelompokan per jenis kelamin untuk setiap RT

11) Pengumuman panitia tentang hak pilih sementara dan waktu pendaftaran pemilih tambahan

12) Blanko pemilih tambahan (yang sudah ditanda tangani petugas dan diketahui ketua RT)

13) Tanda terima daftar hak pilih tambahan

14) Daftar hak pilih tetap yang disusun menurut urutan abjad dan pengelompokan jenis kelamin untuk 1 desa yang ditanda tangani oleh panitia, BPD, dan calon Kepala Desa (lembar yang tidak ada tanda tangannya diparaf)

15) Undangan rapat daftar hadir, Notulen rapat dan berita acara penelitian jumlah calon pemilih

16) Berita acara pengurangan/penambahan jumlah hak pilih.

  

5 Februari s/d 18 Februari 2013 

 Pendaftaran bakal calon Kades paling lama 14 hari, (pasal 42 ayat 2), panitia pilkades mempersiapkan antara lain:

1. Pengumuman penjaringan bakal calon

2. Berita acara pembukaan penjaringan bakal calon

3. Formulir kelengkapan administrasi pendaftaran bakal calon

4. Tanda terima pengambilan formulir pendaftaran

5. Ceklis kelengkapan administrasi bakal calon

6. Tanda terima pendaftaran dan kelengkapan administrasi bakal calon dan pemberitahuan kekurangan kelengkapannya.

7. Berita acara penutupan pendaftaran bakal calon

19 Februari s/d 25 Februari 2013  

Pendaftaran tidak mencapai 2 (dua) orang maka penjaringan diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari, (Pasal 43)

Panitia mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

A. Perpanjangan penjaringan bakal calon

1) Berita acara pembukaan perpanjangan penjaringan bakal calon ke satu dan ke dua

2) Pengumuman perpanjangan penjaringan

3) Berita acara penutupan perpanjangan penjaringan bakal calon

B. Pembuatan dan penyebaran surat undangan:

1) Surat undangan untuk laki-laki dan perempuan (dicetak sesuai jumlah hak pilih ditambah cadangan 10%)

2) Undangan, daftar hadir, dan Notulen rapat dan penelitian surat undangan

3) Berita acara pemeriksaan surat undangan ditanda tangani oleh panitia, BPD, dan calon.

4) Tanda terima surat undangan oleh pemilih atau wakil

26 Februari s/d 4 Maret 2013 

 Pendaftaran diri tidak mencapai 2 (dua) orang pada saat berakhirnya perpanjangan maka penjaringan diperpanjang untuk kedua kalinya paling lama 7 (tujuh) hari, (pasal 44)

A. Apabila calon tidak mencapai jumlah 2 (dua) orang sebagaimana point 5 dan 6, maka pelaksanaan pilkades dinyatakan ditutup paling lama selama 6 (enam) bulan, (pasal 45)

B. Apabila calon melebihi dari 6 (enam) orang maka dilakukan seleksi kemampuan pengetahuan umum oleh panitia pilkades, (pasal 48)

5 Maret s/d 11 Maret 2013 

 Panitia pemilihan melakukan penyaringan administrasi terhadap administrasi persyaratan bakal calon, paling lama 7 hari setelah berakhirnya penjaringan, (pasal 46)

Panitia mempersiapkan administrasi antara lain:

1. Berita acara hasil penyaringan administrasi bakal calon

2. Jika jumlah bakal calon melebihi dari 6 (enam) orang, maka dilakukan seleksi kemampuan pengetahuan umum oleh panitia Kepala Desa, (pasal 48 ayat 2)

3. Laporan hasil penyaringan kepada BPD.

12 Maret s/d 13 Maret 2013

 Penetapan bakal calon menjadi calon dengan keputusan BPD paling lama 2 (dua) hari kalender Kepala Desa yang berhak dipilih, (pasal 49)

Panitia mempersiapkan administrasi sebagai berikut:

1. Undangan, daftar hadir, dan risalah rapat musyawarah BPD

2. Keputusan BPD tentang penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih

3. Bagi kepala desa yang mencalonkan kembali untuk mengajukan permohonan cuti kepada pimpinan BPD sampai dengan ditetapkannya calon terpilih oleh BPD, (pasal 32 ayat 1 Perbup 30 tahun 2006)

4. Berita acara penentuan hari, waktu dan tempat pemungutan suara.

14 Maret s/d 15 Maret 2013 

Pengundian tanda gambar yang disaksikan oleh calon dan pejabat, (pasal 50)

Panitia mempersiapkan administrasi sebagai berikut:

 1. Undangan, daftar hadir, dan Notulen rapat pengundian tanda gambar

2. Berita acara pengundian nomor urut tanda gambar

3. Pengumuman nomor urut dan nama calon Kepala Desa

16 Maret s/d 21 Maret 2013

Pelaksanaan kampanye paling lama 6 (enam) hari, (pasal 50)

Panitia mempersiapkan administrasi sebagai berikut:

1. Undangan, daftar hadir, dan Notulen rapat persiapan kampanye

2. Berita acara penetapan waktu, tata cara dan tempat kampanye

22 Maret s/d 23 Maret 2013

Masa tenang, (pasal 51)

Berita acara panitia tentang pemeriksaan surat suara, penyegelan surat suara dan dimasukan kedalam kotak suara yang terkunci dan disegel yang diketahui oleh BPD dan calon atau saksi calon.

24 Maret 2013

 Pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan pada hari Minggu, dimana pemungutan suara dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan dihadiri para calon serta pejabat, (pasal 55)

25 Maret s/d 26 Maret 2013

 Panitia menyampaikan berita acara hasil pemilihan kepada BPD, (pasal 65)

27 Maret s/d 28 Maret 2013

 Penetapan calon terpilih setelah diterimanya laporan dan berita acara dari panitia kepada BPD, (pasal 66)

29 Maret s/d 30 Maret 2013 

BPD menyampaikan keputusan penetapan bakal calon menjadi calon kepada Bupati melalui Camat (pasal 66) yang ditembuskan kepada BPMPD pada bidang Pemerintahan Desa.

1 April s/d 19 April 2013 : 

 Bupati menerbitkan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 hari kerja sejak diterimanya keputusan BPD, (pasal 67)

22 April s/d 10 Mei 2013

 Bupati melantik Kepala Desa paling lama 15 hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan keputusan Bupati, (pasal 68)

Berdasarkan keputusan Bupati Bogor Nomor 141.1/127/Kpts/Per-UU/2013 tentang pemilihan  Kepala Desa Tidak tepat Waktu pada 158 Desa Tahun 2013, 

adalah sebagai berikut:

 

1. Pemilihan Kepala Desa Tidak Tepat Waktu pada 158 Desa Tahun 2013

2. Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa akibat ditetapkannya keputusan ini, memerintahkan kepada camat untuk mengangkat Pejabat Kepala Desa yang berasal dari perangkat desa, warga desa, atau pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Kepala Desa yang habis masa jabatannya atau diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak mencalonkan kembali menjadi kepala desa dapat diangkat menjadi Pejabat Kepala Desa.

4. Pemilihan Kepala Desa Tidak Tepat Waktu dilakukan secara serentak pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2013, yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, diberikan bantuan sebesar Rp. 30.000.000.00,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) setiap desa dengan jumlah hak pilih s/d 7.000 (Tujuh Ribu) dan Rp. 40.000.000.00,- (Empat Puluh Juta Rupiah) setiap desa dengan jumlah hak pilih lebih dari 7.000 (Tujuh Ribu).

6. Jumlah hak pilih ditentukan berdasarkan Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa di masing-masing desa.

7. Bantuan diberikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Bendaharawan Desa setelah adanya Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang penetapan calon kepala desa di desa masing-masing.

8. Untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa berdasarkan keputusan ini, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dan Kecamatan yang dalam wilayah kerjanya melaksanakan pemilihan kepala desa, wajib melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan, serta melakukan koordinasi dengan unsure Musyawarah Pimpinan Kecamatan

9. Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati nomor 141.1/662/Kpts/Per-UU/2012 tentang Pemilihan Kepala Desa Tidak Tepat Waktu pada 158 Desa Tahun 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sumber: BPMPD Kabupaten Bogor