SMS Broadcast BBM Dinilai Lecehkan Rakyat
"Ayo Kawal Pemanfaat Subsidi BBM dan Kompensasi Bagi Yang Berhak! Pengaduan, ketik BBM(spasi)Isi Pesan kirim 1708" regard TimSos BBM
Sejumlah aktifis Bogor mengaku kecewa saat membaca isi pesan singkat dari sumber TimSos BBM tersebut.
Pasalnya, pesan singkat itu isinya tidak sesuai janji Menteri ESDM saat launching SMS Broadcast yang digelar pekan lalu di Jakarta. Saat itu, Menteri ESDM Jero Wacik gembar - gembor akan mengirim sms ke 200 juta nomor selular yang isinya menjelaskan alasan kenaikan harga BBM.
"Tapi, kenyataannya malah isi sms berbeda sama sekali, dan sarat dengan upaya membodohi rakyat dengan iming - iming pengaduannya akan ditindaklanjuti. Inilah bukti rezim SBY adalah penipu ulung dengan beragam siuasat zionis untuk menzolimi rakyat," kata Ketua Gerakan PPP Bogor Raya, Rahmat Gunawan, Sabtu (22/6/2013).
Jangankan untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM, ketusnya, sebab untuk memberikan penjelasan kepada rakyat hanya berani melalui sms, bukan turun langsung sosialisasi tatap muka dengan rakyat.
"Kalau memang berani bertanggung jawab, seharusnya rezim SBY-Budiono membentuk tim sosialisasi untuk tatap muka langsung dengan masyarakat kelurahan dan pedesaan di seluruh negeri. Dengan melalui sms sama dengan melecehkan rakyat, coba kalau SBY dikasih undangan cuma lewat sms mau hadir ga dia. Tifatul Sembiring juga jangan asal nyeblak congornya aja (bicara tanpa fakta -Red)," sindirnya lagi.
Terpisah, Ketua Forum Pembangunan Lingkungan Kabupaten (FPLK) Bogor, Eddy K.S mengatakan hal senada. Dirinya menilai langkah ESDM dan Kominfo menyebar sms merupakan penghinaan terhadap rakyat.
"Ketik dan sebar sms memang lebih menghemat waktu, tapi apakah kinerja pemerintah sekarang sudah malas turun kebawah, bermalas-malasan dibalik meja hanya terima laporan saja? Ini kan hobinya para ABG sms-an. Kita butuh dialog agar jelas duduk persoalannya, dan DPR harus turun tangan menegur keras kemalasan para menteri itu dong," pintanya.
Dirinya menduga sms broadcast itu ada unsur kongkalikong oknum dengan provider untuk bisa menyerap anggaran saja. "Jadi, sudah jelas sms itu sama sekali tak ada manfaatnya bagi rakyat, dan sangat tidak efektif," tambahnya.
Sementara, Ketua Forum Kajian Pembangunan Puncak (FKPP) Bogor Iman Nurcahya menghimbau para menteri untuk tidak egois melakukan pembenaran melalui sms broadcast, sebab yang perlu dilakukan para pejabat negara itu adalah melakukan sosialisasi menyeluruh dalam bentuk dialogis dengan rakyat.
"Sosialisasi melalui sms itu terkesan memaksakan pembenaran kepada rakyat dengan iming-iming BLSM, padahal pada hakikatnya kenaikan harga BBM tidak sesuai aspirasi masyarakat," katanya diamini Wakil Ketua Angkatan Muda Siliwangi (AMS) Kabupaten Bogor, Muhammad Toha.
Klaim sms jel;askan harga naik
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring mengatakan konten pesan singkat (SMS) Broadcast penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi akan mengalami perubahan dibandingkan sebelum pemerintah mengumumkan secara resmi kenaikan tersebut.
"Konten berubah, Kominfo langsung sebar SMS begitu BBM resmi naik, dan sampai hari ini SMS Broadcast masih dalam proses pengiriman ke masyarakat. Namun isi SMS akan berubah konten dari penjelasan mengenai subsidi yang tidak tepat sasaran menjadi penjelasan program perlindungan sosial setelah harga BBM bersubsid mengalami kenaikan," kata Tifatul mengakui, sat di gedung Graha Swala, Kantor Kementerian Kordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (22/6/2013) kemarin.
Dirinya mengklaim, konten SMS broadcast penyesuaian harga BBM bersubsidi sudah menjelaskan tentang besaran pengurangan Subsidi pada BBM, yaitu sebesar Rp 1.500. Pemerintah juga akan memberi pengertian bahwa pemerintah tidak menghilangkan subsidi pada BBM.
Tifatul mengaku pemerintah masih memiliki isi konten berbeda SMS broadcast yang akan dikirimkan ke masyarakat. Namun dirinya tidak bisa menyebutkan karena ada beberapa konten yang sedang disusun. (als)
Editor: Alsabili
Email: redaksiberitabogor@gmail.com
Tidak ada komentar