Mufti Faoqi: Rapatkan Barisan Berantas Mafia

KOTA - Jangan Berikan Ruang Gerak Untuk Mafia

Maraknya permasalahan perizinan terhadap bangunan-bangunan di Kota Bogor membuat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Mufti Faoqi angkat bicara.
 
Menurut dia, faktor yang menyebabkan kendala tersebut, adalah peranan mata rantai mafia yang eksis di Kota Bogor. Faoqi mengakui, banyak mafia-mafia dalam permasalahan perizinan di Kota Bogor dan peranan mereka itu harus segera diputus serta diberangus.
 
“Dalam permasalahan ini, ada aksi dari oknum-oknum mafia perizinan yang berperan dan memanfaatkan kondisi tersebut. Hal itu jelas merupakan tugas eksekutif untuk memutus atau memberangus peranannya,” tegasnya, Senin (28/10/2013).

Politisi Partai Demokrat Kota Bogor ini menambahkan, solusi terbaik untuk memutus mata rantai mafia perizinan, yaitu dengan menerapkan peraturan sebenar-benarnya bagi siapapun yang akan mengurus perizinan. Karena, secara peraturan, seluruhnya sudah dibuat, dan tinggal pihak eksekutif yang menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, sesuai aturan yang berlaku.
 
Dirinya meminta agar dinas atau instansi terkait menjalankan tugas­nya sesuai tugas, pokok dan fungsinya (Tupoksi) dan memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat pemohon perizinan dengan tidak menyulitkan dalam proses kepengurusannya.
 
Menurutnya, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menjalankan tugas sesuai tupoksinya. Pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan sebaik-baiknya, dan jika ada kendala atau kesulitan, dinas instansi terkait wajib membantunya, bukan mempersulitnya.
 
Mufti Faoqi menjelaskan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), merupakan salah satu instansi yang berperan sebagai pintu utama mengurus perizinan. Artinya, kepengurusan apapun bentuknya harus dalam satu pintu yaitu melalui BPPT. Sedangkan, jika ada yang perlu dikordinasikan dengan dinas teknis lainnya, seperti Bappeda, Wasbangkim, DLLAJ maupun BLH, pihak BPPT yang seharusnya berjalan mengurus kordinasi tersebut.
 
Apabila pihak BPPT menjalankan tupoksi sesuai aturan yang benar dan memberikan pelayanan terbaik, masih kata dia, pasti permasalahan kasus perizinan bisa diminimalisir. BPPT harus menjalankan tupoksinya dengan baik dan benar. Mereka harus menjadi instansi satu pintu dalam membantu masyarakat yang mengurus perizinan, sehingga cepat dan pelayanannya prima. (red/pakar)