Jual Beli Suara, PPATK Harus Awasi Transaksi

Warga Perlu waspada suara pemilih bisa di jual beli 

Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai meragukan dalam menyelesaikan kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014. Sejumlah tahapan yang dilakukan, namun DPT tidak kunjung rampung, sebab masih ada pemilih tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK), bahkan pemilih yang sudah meninggal dunia dan nama siluman masih ditemukan di DPT.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Forum Akademisi Informasi dan Teknologi (FAIT) terhadap 250 kelurahan yang dijadikan sebagai sampel, masih ditemukan rata-rata sekitar 8 persen pemilih tanpa NIK, belum lagi nama orang yang sudah meninggal dunia dan nama siluman.

Menurutnya, di Daerah Pemilihan (DAPIL) Sumut I, ditemukan sekitar 100 ribu pemilih tanpa NIK. Jumlah ini cukup signifikan dan bukan tidak mungkin akan terjadi jual-beli suara. "Kalau sudah demikian, maka rakyat akan dirugikan," jelasnya.

Pihaknya menganjurkan PPATK agar mengawasi transaksi yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu 2014 dan Calon Legislatif (Caleg) mulai dari DPRD Kabupaten/Kota hingga DPR-RI dan DPD-RI. "Bukan hanya itu saja, FAIT meminta agar KPK menyadap saluran komunikasi penyelenggara Pemilu dan seluruh Caleg," tegas Hotland Sitorus.

Sekjen DPP FAIT, Janner Simarmata menambahkan, data-data yang dimiliki FAIT akurat dan apabila KPU tidak mampu menemukan kisruh DPT Pemilu 2014, FAIT siap membantu. "FAIT sudah berulang kali menyuarakan hal ini. Namun, KPU sepertinya menutup mata dari semua yang kami paparkan. Untuk apa data pemilih invalid tersebut dipelihara?," tandas Janner Simarmata.

Sebelumnya, Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengklaim DPT Pemilu 2014 tanpa NIK hingga tercatat tinggal 30-an ribu. "Tinggal 30.000-an data pemilih yang belum mendapatkan NIK. Ada dua elemen data yang tidak ada, yaitu alamat dan namanya saja," ujar Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (24/12/2013) lalu. (red)

 
Foto: Ferry Kurnia Rizkiyansyah
info.forum-akademisi@fait.or.id