Tak Ada Ruang Bagi Perusak Lingkungan Jabar
Pemerhati Lingkungan apresiasi Pemprov Jabar.
Elemen masyarakat pemerhati lingkungan memberikan apresiasi atas atensi Pememrintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) atas masalah lingkungan hidup yang terjadi akhir-akhirnya khususnya kondisi lingkungan yang terjadi di wilayah Kawasan Bandung Utara (KBU).
Hal ini diungkapkan perwakilan elemen masyarakat yang tergabung dalam beberapa kelompok masyarakat pemerhati lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Aliansi Masyarakat Bandung Utara (AMBU), Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS), Forum Warga Ciumbuleuit Peduli Lingkungan (FKWCPL) dan Forum Masyarakat Bangbayang Tubagus Ismail dan sekitarnya (FORMAS BAGUS).
Perwakilan elemen masyarakat pemerhati lingkungan, Tofan dalam pertemuan yang berlangsung di Sekretariat DPKLTS, Jalan Riau Kota Bandung, Minggu (2/2/2014) memaparkan masyarakat pemerhati lingkungan hidup memberikan apresiasi atas kunjungan Wagub Jabar ke KBU beberapa waktu lalu. Kunjungan tersebut dinilai sebagai langkah riil dari Pemprov. Jabar dalam membangun kepedulian atas kondisi lingkungan di KBU yang hingga saat ini masih menghadapi berbagai persoalan.
Diharapkan, kunjungan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan upaya-upaya lain yaitu berupa penegakkan Perda, Pergub dan aturan-aturan hukum lainnya agar situasi lingkungan KBU secara bertahap dapat diperbaiki. Sehingga, tak ada celah atau ruang bagi pelanggar yang merusak lingkungan di wilayah Jawa Barat.
Pemprov. Jabar dan Pemkab/Pemkot yang mempunyai wilayah di area KBU juga didesak untuk menindak tegas terhadap segala kegiatan yang merusak kelestarian lingkungn hidup. Adapun bentuk pelanggaran yang terjadi di KBU diantaranya pelanggaran Perda, Pergub atau Perwal atau Perbub atas tata ruang dan tata wilayah di KBU. Pemerintah untuk menyikapi masalah ini, dipandang perlu mengindentifikasi dan mengawasi pembangunan di kawasan KBU.
Dalam pertemuan itu juga dipaparkan berkenaan dengan kondisi KBU mencatat beberapa persoalan. Di KBU masalah lingkungan kian kompleks, antara lain PKL, anak jalanan, taman kota, dan sampah serta maraknya bangunan yang menyalahi tata ruang. Munculnya persoalan tersebut disebabkan KBU memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan baik sebagai objek bisnis maupun investasi sehingga kawasan KBU menjadi incaran para investor untuk mengeruk laba ekonomi.
Di beberapa lokasi, di Pasirimpun, Kecamatan Mandalajati bermunculan perumahan baru, akibat bangunan ini lingkungan sekitar rusak karena akibat dibangunnya permukiman ini masyarakat mengalami kekurangan air dan kualitas air menjadi memburuk. (red)
Rilis Humas Pemprov Jabar
4/2/2014
