KPK Geledah Kantor Dinas Tata Ruang
.
Informasi kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan kembali menggeladah kantor Bupati Bogor dan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor, Jalan KSR Kusmayadi, Cibinong Bogor sudah dikantongi awak media lokal sejak Kamis kemarin, namun KPK datang ke lokasi pada dinihari, Jum'at (9/5/2014).
Sekira pukul 08.30 Wib, rombongan KPK menyambangi Kantor Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor menggunakan tiga mobil Toyota Inova dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Setiba dilokasi, sembilan anggota KPK langsung menyeruak kedalam gedung dan ruang bidang perencanaan, tata ruang dan beberapa diantaranya juga terlihat sedang melakukan interogasi sejumlah PNS disaksikan oleh Sekda Kabupaten Bogor Adang Suptandar dan pejabat dinas terkait Burhanudin.
Penggeledahan dilakukan menyusul diumumkannya penetapan KPK, Kamis (8/5) malam, terkait telah terjadi tindak pidana korupsi yang melibatkan Rachmat Yasin selaku Bupati Bogor adalah penerima suap (tersangka) dalam hal melanggar pasal 12 a atau b atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 UU Tipikor jo pasal 55 ayat 1 KUHP, dan Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanian serta dan pengusaha di kawasan Sentul City sebagai tersangka kasus pidana korupsi suap menyuap pengalihan rancangan tata ruang wilayah pada lahan di Puncak dan Cianjur, Jawa Barat. (als)
Sekira pukul 08.30 Wib, rombongan KPK menyambangi Kantor Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor menggunakan tiga mobil Toyota Inova dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Setiba dilokasi, sembilan anggota KPK langsung menyeruak kedalam gedung dan ruang bidang perencanaan, tata ruang dan beberapa diantaranya juga terlihat sedang melakukan interogasi sejumlah PNS disaksikan oleh Sekda Kabupaten Bogor Adang Suptandar dan pejabat dinas terkait Burhanudin.
Penggeledahan dilakukan menyusul diumumkannya penetapan KPK, Kamis (8/5) malam, terkait telah terjadi tindak pidana korupsi yang melibatkan Rachmat Yasin selaku Bupati Bogor adalah penerima suap (tersangka) dalam hal melanggar pasal 12 a atau b atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 UU Tipikor jo pasal 55 ayat 1 KUHP, dan Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanian serta dan pengusaha di kawasan Sentul City sebagai tersangka kasus pidana korupsi suap menyuap pengalihan rancangan tata ruang wilayah pada lahan di Puncak dan Cianjur, Jawa Barat. (als)
