Syarifah Sofiah Jabat Ketua DP KORPRI
BERITA BOGOR - Anggota KORPRI harus meningkatkan
kinerja dalam
kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.
Dalam Musyawarah Kabupaten (Muskab) VIII Korpri Kabupaten Bogor Tahun 2014, Syarifah Sofiah selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Dewan Pengurus (DP) Korpri periode 2014-2019 di Hotel Lor In Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Selasa (14/10/2014).
Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Bogor Hj.Nurhayanti menekankan kepada seluruh pengurus maupun anggota Korpri untuk meningkatkan wibawa aparatur Pemerintah serta dapat mencapai visi misi Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten termaju di Indonesia. "Anggota Korpri Kabupaten harus komitmen terhadap visi dan misi Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten termaju di Indonesia," tegasnya.
Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Adang Suptandar meminta agar kepengurusan Korpri yang baru dapat mendorong terwujudnya visi Bupati dan Wakil Bupati Bogor masa jabatan 2013-2018 dalam menjadikan Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia. "Upaya yang harus dilakukan oleh pengurus korpri diantaranya dengan melakukan pembinaan profesi dan peningkatan kesejahteraan serta memberikan perlindungan serta pengayoman hukum bagi PNS," jelasnya.
Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Adang Suptandar meminta agar kepengurusan Korpri yang baru dapat mendorong terwujudnya visi Bupati dan Wakil Bupati Bogor masa jabatan 2013-2018 dalam menjadikan Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia. "Upaya yang harus dilakukan oleh pengurus korpri diantaranya dengan melakukan pembinaan profesi dan peningkatan kesejahteraan serta memberikan perlindungan serta pengayoman hukum bagi PNS," jelasnya.
Dirinya berharap misi yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2018, meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud. “Misi ini harus menjiwai, sehingga tingkat akuntabilitas kinerja mampu mewujudkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan,” ucapnya. (ice) Editor: Annisa